The Postinstitute

"Empowering People, Fighting For Justice & Democracy"

Senin, 24 September 2018

Latar Belakang

Pengetahuan lokal (the lokal knowledge) atau yang disebut Foucault sebagai pengetahuan terpendam (the submerged knowledge), umumnya tak segera transparan. The Post Institute melakukan upaya pencarian kembali (recovery) khasanah-khasanah pengetahuan, visi dan praksis tandingan dalam masyarakat lemah untuk kemudian dijadikan landas-tumpu bagi upaya advokasi dan penguatannya. The Post Institute peranggapan bahwa masyarakat lemah (mustadz`afin) harus mampu mendefinisikan masa depan mereka menurut kategori-kategori mereka sendiri. Yakni bagaimana masyarakat yang dilemahkan mengartikulasikan visi mereka dalam bahasa yang sesuai dengan diri mereka sendiri.

Di sisi lain, pemerintah (state) berdiri dengan beragam kebijakan yang seringkali tidak sesuai dengan kebijakan yang telah lebih dulu berlaku dalam masyarakat. Komunikasi dan hubungan yang kurang sinergis antar kebijakan ini dapat menghilangkan kemerdekaan dalam pengungkapan beragam gagasan. Karena ketika masyarakat sudah mampu memaknai visi, ternyata justru terperangkap dalam telikungan kebijakan.

Transformasi masyarakat ke arah industrialisasi, meski berjalan secara perlahan, membutuhkan kesiapan pola pikir dan pola kesadaran masyarakat (civil society) yang menuju transparan, demokratis dan bertanggung jawab. Dari sinilah ruang tranformatif dibangun dengan mengubah kesadaran manusia tentang masa depannya. Dialektika antara kategori masyarakat yang merupakan pengejawantahan dari pengetahuan lokal dengan kebijakan pemerintah menjadi keharusan, demi terciptanya iklim budaya yang mengedepankan demokrasi dan pluralisme. Pada posisi demikianlah ruang-ruang dialektika yang bersifat transformatif, menjangkau, bukan saja pada ranah kelembagaan tetapi juga lebih pada wilayah kesadaran bermasyarakat dan bernegara (citizenship enlighment) didorong.

Pola relasi antara negara dan rakyat yang demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel adalah identitas terjauh kehidupan diwilayah publik. Sehingga, kebijakan publik sebagai irisan relasi yang paling nyata dari kedua entitas tersebut harus mencerminkan prinsip dan nilai demokrasi yang riil. Rakyat dan negara harus sama-sama kuat untuk membangun sebuah masyarakat yang maju dan beradap melalui strategi penguatan tata pemerintahan yang baik (good governance strengthen strategy).

Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan cerdas terhadap berbagai perubahan mutakhir yang terjadi. Sedangkan rakyat yang kuat adalah rakyat yang mampu dengan leluasa mempresentasikan kehendak dan aspirasinya dalam sebuah ruang publik yang sehat. The Post Institute (Provision of Social Transformation) dengan segala daya upaya yang ada pada dirinya berupaya untuk memberikan kontribusi positif terhadap penguatan di dua sektor tersebut.