The Postinstitute

"Empowering People, Fighting For Justice & Democracy"

Sabtu, 21 September 2019

Maron, post-institute.org - Saat ini radio harus segera berbenah diri baik dari segi pengelolaan manageman dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan teknis, agar keberlangsungan radio dapat sesuai dengan harapan bersama. Penuturan tersebut disampaikan oleh direktur radio komunitas Nirwana FM Bung Singgih pada hari Minggu 15 Juli 2012.

Singgih menambahkan bahwa radio saat ini dalam keadaan yang kurang tertata, karena pembagian tugas masing-masing divisi belum terealisasi. Untuk itulah pertemuan kali ini akan membahas dan memberikan tanggung jawab kepada setiap personil radio. “Maka disini kita akan membuat peraturan yang nantinya dapat disepakati dan dilaksanakan bersama”, kata Singgih.

Pada kesempatan tersebut, akhirnya terbentuk dan pelimpahan tanggungjawab kepada masing-masing personil seperti administrasi, bendahara, penyiaran, reporter, koordinator komunitas dan marketing. Selain itu juga mulai menata program dan materi siaran, beserta siapa saja penyiar-penyiar yang akan mengisi acara tersebut. Prendi yang selama ini mengurusi permasalahan internal radio merasa senang dengan adanya pertemuan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini radio sering kebobolan baik itu pengelolaan manajemen dan keuangannya, dan semoga hari ini dapat segera tertuntaskan (rif).

Suatu ketika saya pernah terganggu oleh berisik anak-anak tetangga bermain gundu. Selain suara sorakan mereka, bunyi kelereng beradu menimbulkan rasa risih. Sangat berbeda jika kita mendengar suara pandai besi bekerja yang berirama (kebetulan rumah saya waktu kecil dekat dengan pandai besi). Suara kelereng beradu tidaklah teratur. Pada awalnya ingin saya usir saja anak-anak itu. Tapi kemudian saya sadar, bukankah mereka bermain di dekat rumah saya karena tak ada pilihan tempat lain? Bukankah sekarang ini halaman dan pekarangan yang luas sangatlah jarang? Ini membawa saya ke perenungan tentang tata ruang lingkungan yang makin amburadul saja hari ini.

Ketika saya masih kecil, ada banyak tempat untuk bermain. Ada banyak ladang, sawah, kebun, tegalan, pekarangan, halaman, lapangan, jalan kampung yang masih sangat luas untuk bermain. Permainan kami pun banyak ragam seperti bentengan, benthik, gobak sodor, jamuran, perang-perangan, main gundu, petak umpet atau jumpritan dan lain-lain. Yang jelas permainan tersebut selalu bersifat massal. Kami saling kenal baik dengan anak-anak sebaya bahkan sampai ke RT tetangga. Dan yang jelas waktu itu kebanyakan lahan bermain masih berupa tanah yang baunya sangat khas sehabis hujan.

Jika dilihat sekarang, semua lahan tempat kami bermain telah hilang. Bangunan baru telah merampas kehadiran mereka. Dari pekarangan rumah hingga sebagian tanah sawah telah ditanami beton. Kalaupun ada sisa ruang atau jalan bisa dipastikan telah tertutup plester semen dan aspal. Dulu anak-anak bermain telanjang kaki, sekarang semua pakai sandal. Maka kita menjadi asing dengan bau-bau humus. Kita tak bisa lagi mencabuti rumput-rumput liar yang akarnya menyimpan istana semut. Tak ada lagi gobak sodor, petak umpet dan sebangsanya. Adapun permainan gundu yang mengusik saya tadi sebenarnya adalah fenomena langka.

Yang saya cemaskan sebenarnya bukan sekadar sisa kenangan masa kecil yang terampok, melainkan lebih besar lagi yaitu masalah Tata Ruang. Semakin menyempitnya ruang untuk bergerak menimbulkan banyak kesulitan dan sejumlah ancaman.

Saat ini kebanyakan di pekarangan rumah dipaksakan untuk didirikan bangunan baru. Ada saja alasannya antara lain untuk tempat tinggal baru, disewakan sebagai rumah kontrakan atau kost, untuk tempat usaha dan atau sekadar ingin memperluas rumah utama saja. Dampak paling kecil adalah ketiadaan tempat untuk menjemur pakaian, anak bermain dan juga untuk menanam beberapa pohon peneduh. Itu sajakah? Mari kita cermati lebih dalam.

Ketiadaan ruang semacam pekarangan akan menyulitkan jika terjadi bencana. Kita tahu bahwa Indonesia adalah tanah rawan bencana gempa. Bayangkan, ketika terjadi goncangan dan setiap penghuni rumah panik, mau lari kemana? Jika lari ke jalan tentu kita akan bertumbukan dengan para pengguna jalan dan juga para penghuni rumah sepanjang jalan itu. Jalan akan menjadi sesak dan menyulitkan evakuasi. Bagi warga yang tinggal di gang-gang sempit dikelilingi tembok tebal lebih mencemaskan lagi. Tembok yang runtuh di gang tentu akan menutup jalur utama menyelamatkan diri. Itu belum terhitung jika interior rumah begitu sesak hingga penghuninya susah keluar. Yang memprihatinkan, masalah bencana mungkin akan lebih banyak tak dihiraukan karena sifatnya yang insidentil. Kedatangannya tak teramalkan. Begitu datang langsung makan sebanyak mungkin korban. Bandingkan jika kita masih punya ruang. Yang memungkinkan kita bebas bergerak. Jika terjadi gempa, mendadak kita bisa melompat di area yang aman dari jatuhan benda.

Mari kita lihat pengaruh yang lain lagi dari ketiadaan ruang. Dampak ini paling signifikan pada anak-anak. Anak-anak kampung tak lagi bisa bermain dengan gerakan yang bebas. Tak bisa lagi main layang-layang sambil lari ke sana ke mari. Mau main di mana lagi? lapangan cuma ada satu itupun buat latihan klub sepak bola. Akibatnya mereka main di jalan-jalan tempat motor lewat. Pengendara motor terganggu dan ngerinya, ada juga yang tewas karena terjerat benang layang-layang. Dulu lapangan ada banyak. Ada yang memang lapangan resmi (yang buat latihan klub itu) ada juga lapangan jadi-jadian alias tanah kosong. Selain aktivitas massal warga kampung seperti main bola, bulutangkis, bola voli dan hajatan 17 Agustusan, lapangan menjadi tempat favorit bagi anak-anak. Di situ mereka mengalirkan kelebihan energi sekaligus ajang bersosialisasi. Sejak lapangan-lapangan itu digusur tak ada lagi permainan yang melibatkan interaksi dengan banyak anak. Tak ada yang berkeringat karena berlari, melompat atau berguling-guling. Kini mereka lebih asyik dengan permainan soliter semacam Play Station. Kalau pun ingin main sepak bola ya main sepak bola virtual yang ada di game. Mereka berjam-jam menghabis waktu memelototi monitor dan terasing dengan lingkungan alam. Anak-anak jadi tak lagi kenal nama-nama tanaman lokal. Mereka tak sadar pentingnya tanah dan tumbuhan. Pantas saja jika nanti dewasa mereka tak peka dengan masalah lingkungan dan cenderung merusaknya.

Sempitnya ruang juga menjadi masalah lingkungan dan kesehatan. Tanah makin sempit, rumah berjejal-jejal. Limbah bergumpal-gumpal. Air tanah seperti ibu kelaparan kehabisan air susu. Kering sehingga tak ada buat meneteki anak-anaknya. Itulah ibu pertiwi yang daripadanya kita timba airnya. Semakin keruh dan cemar saja. Dulu di pekarangan kita bisa membuat sumur. Airnya jernih dan segar. Sekarang kita terpaksa membeli air. Perhatikan betapa kata "tanah air" semakin pudar maknanya, bagai corak batik yang tak dirawat. Di pekarangan yang sama, dulu masih tersisa buat tumbuhan untuk bercengkerama. Tetumbuhan yang mensuplai banyak oksigen sehingga kita tak merasa pengap. Kalau misalkan ada bau busuk akan segera diserap oleh tanah yang berhumus. Segenap karbon yang dibuang akan cepat dihirup pepohonan sehingga bayi-bayi bisa bernafas dengan udara bersih, yang tak merusak sel otak mereka, yang tak mengakibatkan gangguan fungsi organ di kemudian hari.

Dahulu kita juga bisa berolahraga sebebas mungkin di halaman. Dekat dengan tanah dan pohon. Lengan dan kaki kita bebas menggapai dan merentang-rentang. Kita bebas melompat dan meroda. Betapa sehat badan kita karena ruang memungkinkan banyak gerak ke segala arah. Ketika terik kita diteduhi pohon dan ketika hujan kita merasa sejuk oleh embunnya. Kita tahu, tempat hinggap terbaik untuk embun adalah dahan dan rerumputan. Ada banyak pohon, bunga dan perdu indah yang bisa kita tanam. Kita bisa membuat kolam agar bisa ditinggali ikan-ikan untuk menghibur mata yang melihatnya. Maka refreshing bisa dilakukan di rumah. Gratis atau setidaknya murah.

Namun kini, setiap siang kita kepanasan dan menyalakan AC. Sejumlah listrik kita konsumsi lebih besar dari sebelumnya setiap hari. Badan jadi penat namun untuk istirahat kita kurang tempat. Pikiran cepat tegang karena tak ada ruang untuk membuang pandang. Kalau mau olahraga dan menghibur diri harus bayar. Kita jadi tergantung pada gym, rumah sakit dan klab malam. Kalaupun tak sempat keluar rumah masih ada TV, video game dan internet sebagai pereda stress. Namun kembali lagi kita mengkonsumsi listrik berlebih dan lagi-lagi kurang gerak. Maka jadilah kita manusia rentan yang mudah jatuh sakit. Tentu saja saya tak hendak menafikan manfaat praktis listrik, TV, internet dan bahkan video game. Benda-benda ini jika digunakan secara berimbang tentu tak ada masalah.

O tanahku yang melahirkan ruang...
Betapa jarak yang sempit akan mengunci gerak
Dan gerak yang terkunci akan menghambat nafas
Mana lagi yang lebih dekat dari nafas terhambat selain kematian?

Saya sadar bahwa kekacauan tata ruang ini bukannya sekadar keteledoran personal. Ada carut-marut sistemik yang melingkupinya. Tata ruang selalu berhubungan dengan kondisi perekonomian dan pertambahan jumlah penghuni tanah. Pertambahan manusia memerlukan tempat tinggal baru dan perkembangan usaha memerlukan tempat dagang baru. Karena tanah bernilai ekonomis maka ia diperah agar menghasilkan. Dibangunlah bangunan-bangunan baru mengorbankan sisa-sisa ruang. Bangunan itu disewakan untuk mendapatkan modal baru yang akan diputar terus. Adanya keuntungan membuat penataan ruang berganti haluan dari privat ke profit.

Keuntungan seringkali membuat kita abai pada beberapa dampak. Dampak kesehatan bisa diabaikan. Toh kita bisa pergi ke stadion atau gym. Mungkin pohon jadi tak terlalu penting. Toh bisa kita tanam dalam pot. Membeli tanaman, pot, tanah dan pupuk malahan akan memberi keuntungan bagi toko tanaman. Susah bersosialisasi dengan tetangga juga bisa diatasi dengan internet dan HP. Kalau pun anak-anak kurang bermain toh bisa diajak ke mall. Soal bencana? Toh tak datang setiap hari.

Kita belum menghitung aspek-aspek politis dan religius yang meliputi ruang (baca: tanah). Jika itu ikut kita masukkan dalam neraca ukur, terlihatlah betapa rumitnya masalah tata ruang. Kita bisa melihat contoh betapa keadaan akan menjadi semakin runyam ketika faktor politik dan agama terlibat. Kita tahu sampai hari ini Israel-Palestina masih bersengketa masalah tanah. Kita juga sering membaca tentang rebutan tanah adat dan pihak pengusaha. Juga para pribumi dengan penambang bermodal asing. Jika dicermati secara menyeluruh, tanah meliputi segala aspek hidup manusia. Suatu hal yang logis karena ia adalah tempat kita berpijak dari lahir hingga mati. Karena itulah tanah juga disebut ibu pertiwi, a mother earth. Bunda yang menghidupi anak-anak kandungnya. Dan dalam konteks tata ruang, tanah identik dengan ruang itu sendiri.

Maka, teman-teman dan saudara-saudara yang pandai, kaya dan terhormat. Sejauh manakah kita memaknai tanah dan ruang? Apakah ia adalah sekadar faktor modal yang berpeluang memberi untung finansial? Ataukah ia masih kita muliakan sebagai bagian dari kehidupan kita? Bahwa tanah selain merupakan asal, ia juga tempat hidup dan tempat kita mati. Seberapa banyak kita menghargai tempat kita lahir, tumbuh dan berpijak? Seberapa banyak kita menghargai pohon, rumput dan bunga yang bersama mereka kita saling bertukar nafas? Seberapa banyak kita mencemari air yang kita minum dan buat mencuci muka kotor kita? Seberapa lebar ruang yang kita sisakan dari tanah yang kita kuasai? Dan bagi anda yang cendekia, saya tentu sangat mengharapkan solusi adil. Bagaimanakah kita bisa hidup bersama tanah, ruang dan segenap penghuninya dengan tidak saling merampas?

Penulis: Gugun Arief Gunawan adalah Alumni Sastra Jepang UGM tinggal di Blitar

Blitar, post-institute.org - Legalitas atau keabsahan merupakan syarat mutlak bagi sebuah organisasi maupun sesuatu hal yang lain, tak terkecuali keberadaan radio komunitas. Pengakuan atas legalitas itu sendiri, selalu berkaitan erat dengan adanya peraturan dan undang-undang No. 32 Th. 2002. Untuk itulah sebuah pengakuan legalitas sangatlah penting bagi keberlangsungan lembaga atau bentuk-bentuk organisasi, dalam hal ini adalah radio komunitas. Peraturan mengikat yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang, niscaya merupakan sesuatu hal yang harus dipatuhi dengan syarat-syarat tertentu. Radio komunitas yang selama ini selalu berhadapan dengan permasalahan tersebut, juga harus mewujudkan legalitasnya jika ingin mendapatkan pengakuan keberadaannya.

Paska sweeping yang dilakukan pihak Balmon pada pertengahan bulan Juni di Blitar kemarin, radio komunitas semakin banyak menghadapi permasalahan yang mau tidak mau harus diselesaikannya. Maka pada hari Rabu 27 Juni 2012, Jaringan Radio Komunitas Blitar (JRKB++) dengan di fasilitasi The Post Institute melakukan koordinasi dalam menyikapi permasalahan tersebut. Koordinasi tersebut dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB sampai selesai bertempat di kantor The Post Institute Blitar, dan dihadiri oleh perwakilan radio komunitas diantarannya Grast FM, Harmoni FM, Jitu FM dan Java FM. Adapun perwakilan yang tidak dapat hadir yaitu, Nirwana FM dan Bumi FM, hal ini dikarenakan adanya kesibukan personil dikedua radio tersebut.

Ada beberapa yang disampaikan dalam koordinasi tersebut diantaranya ialah, bagaimana menyikapi perijinan, posisi tawar kondisi sumberdaya manusia di tingkat radio komunitas dan konsekuensi ber-radio komunitas apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ada dalam menjalankan program yang berkaitan dengan komunitas. Menurut Mawan Mahyuddin, cara berpikir setiap radio komunitas harus diubah. Dalam artian, bahwa nalar harus sesuai dengan komunitas, yaitu bukan karena alasan keterbatasan modal maka memilih untuk ber-radio komunitas. Dari perwakilan Grast FM menyampaikan, akan terus maju dengan apapun situasi yang terjadi dan menurutnya proses perijinan yang sudah sampai EDP hari ini adalah perjuangan jerih payah dari kawan-kawan Grast FM sendiri. Dari Perwakilan Jitu FM juga menyampaikan hal yang hampir sama, walaupun proses perijinannya saat ini masih belum apa-apa. Sedangkan perwakilan dari Harmoni FM menyampaikan, akan terus berupaya untuk mengajukan proses perijinan yang selama ini memang ada beberapa kendala. Sementara itu dari perwakilan Java FM dalam koordinasi tersebut, kelihatan masih belum mengambil sikap menghadapi permasalahan ini. Pada kesempatan tersebut tampak kebimbangan dan keraguan dari Java FM sendiri, dalam hal ini apakah masih akan konsisten dijalur radio komunitas ataukah tidak. Di akhir koordinasi tersebut ada dua rekomendasi yang akan di kerjakan yaitu pertama. Setiap radio komunitas akan terus melengkapi persyaratan dalam mengajukan proses perijinan. Kedua, dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan radio komunitas seluruh Blitar raya mengenai kesepakatan dan pembagian frekuensi (rif).

Kreativitas dan ketrampilan merupakan salah satu sumberdaya yang harus didayagunakan untuk manfaat individu maupun komunitas. Karena dengan hal tersebut, diharapkan dapat menuai hasil yang berguna sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini dapat terlihat di radio komunitas Jitu FM, dengan segala upaya dan sumberdaya yang dimiliki, radio ini berusaha menyajikan sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk komunitas dan masyarakat. kegiatan tersebut, diwujudkan dalam sebuah lomba tartil Quran tingkat SD/MI kota Blitar.

Menurut koordinator acara (Wawan Sugiarto), lomba tersebut sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2012 dan kemungkinan berakhir awal bulan Ramadhan. Sedangkan untuk peserta lomba tersebut diikuti oleh siswa-siswi tingkat SD/MI se-kota Blitar, dan diperkirakan berjumlah kurang lebih 200 peserta. Adapun pelaksanaan lomba diadakan tiap hari mulai pukul 15.00 sampai 17.00 WIB, di radio komunitas Jitu FM jalan Antasari 48 RT 03/02 lingkungan Santren, Kelurahan Tanggung, Kota Blitar, dan setiap harinya menghadirkan peserta kurang lebih 10 sampai 15 anak. Untuk surat yang dibaca pada lomba tersebut ialah Ad-Duha, Al-Qoriah dan Al-Humazah, sedangkan untuk pemenang lomba menurut Wawan Sugiarto akan diambil 6 terbaik dari seluruh peserta yang mengikutinya.

Kegiatan lomba tartil Quran ini memang yang pertama diadakan di radio komunitas Jitu FM, dan kebetulan pada acara tersebut pihak radio masih bekerja sendiri. Tetapi harapan nantinya, ada pihak-pihak lain yang dapat diajak bekerjasama ketika mengadakan sebuah kegiatan. Dari diadakan lomba tartil tersebut ada 2 tujuan yaitu pertama. Melakukan pengembangan pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar menyongsong bulan suci ramadhan. Kedua. Menindaklanjuti peraturan Walikota No. 8 Tahun 2012 mengenai anjuran setiap siswa-siswi SD/MI yang akan masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama diharapkan mampu membaca Al-Quran. Demikian menurut penuturan Wawan Sugiarto selaku koordinator acara tersebut (rif).

 

Pada Kamis 31 Mei 2012 pukul 19.00 WIB di kantor The Post-Institute jalan Patimura 39 Bendogerit Blitar, diadakan kegiatan Diskusi Teras. Diskusi yang kesekian kali ini, menghadirkan Bambang Prasetya (alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional) sebagai narasumber dan Jaka Wandira sebagai moderator. Menurut koordinator Diskusi Teras (Arif A. Setiawan), kegiatan ini merupakan salah satu agenda titik balik dalam mengupayakan kembali kultur diskusi, berpendapat, berdebat dan berwacana lewat goresan-goresan pena. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai media dalam mengasah setiap individu untuk terus belajar ketika praktis dan pragmatisme sudah menjangkit baik di kalangan dosen, mahasiswa, aktivis pergerakan, praktisi, maupun masyarakat di kota kecil seperti Blitar.

Pergerakan ekonomi yang semakin memanas sampai saat ini, tentunya membawa implikasi yang krusial bagi seluruh masyarakat. Bisnis otomotif yang saat ini luput dari sorotan publik, coba untuk diungkap dalam diskusi kali ini. Menurut Bambang Prasetya ada beberapa alasan mengapa mengangkat tema ini pertama, industri otomotif merupakan bisnis dengan ekspansi modal besar. Dalam hal ini, sebuah regulasi dan kebijakan yang kurang tegas tentunya menguntungkan penanam modal asing dalam menguasai industri otomotif. Kedua, industri otomotif juga menerangkan kondisi perekonomian Indonesia. Lemahnya diplomasi dan peran pemerintah untuk menarik keuntungan ekonomi dari industri otomotif, menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tentunya harus mampu diselesaikan. Belum lagi dampak lainnya seperti, kuantitas jalan yang sudah tidak lagi memadai dalam menampung jumlah kendaraan dan polusi udara yang mengganggu kesehatan.

Dalam diskusi ini, muncul beberapa pertanyaan seperti bagaimana dampak jika industri otomotif dibatasi. Hal ini tentunya akan berakibat pada permasalahan lapangan pekerjaan, mengingat banyaknya masyarakat saat ini yang bekerja di sektor industri otomotif. Tentunya juga pertanyaan yang sering muncul, mengenai bagaimana peran negara dalam menghadapi ekspansi penanam modal asing. Pembahasan yang menjadi perdebatan cukup hangat ini, menjadi sebuah tukar pendapat dan pikiran dalam menuangkan gagasan-gagasan dimana menangani permasalahan ekonomi dan regulasi bukanlah hal mudah, karena banyak implikasi yang ditimbulkan dari hal tersebut.

Dari diskusi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan pertama. Munculnya penanam modal asing seperti industri otomotif tidak serta merta menimbulkan kerugian, tetapi bagaimana pemerintah mampu menjalankan perannya dalam menentukan kebijakan yang tegas untuk menarik keuntungan dari pasar tersebut. Kedua, kedaulatan ekonomi yang selama ini tergadaikan, seharusnya mampu untuk lebih mandiri dalam menghadapi persaingan global. Peran negara menghadapi globalisasi ekonomi, menjadi posisi tawar dalam menentukan sebuah kebijakan kedaulatan ekonomi (rif).

Oleh Bambang Prasetya. Sebagai sebuah Negara yang dalam taraf berkembang, Indonesia memiliki berbagai macam problematika. Salah satunya problematika yang merupakan implikasi dari “kekalahan” Negara dari pemilik modal asing adalah kemacetan yang dapat dipastikan hampir setiap harinya menghiasi ruas jalan-jalan Kota besar di Indonesia. Kuantitas jalan yang tak menampung jumlah kendaraan adalah salah satu penyebab terjadinya kemacetan yang hal ini membuahkan

oleh : Arif Agus Setiawan. Sampai saat ini, terdapat dualisme ekonomi di Indonesia, yakni sektor yang berfungsi atas prinsip-prinsip kapitalistik, perusahaan multinasional dan industri-industri modern (sektor formal), di sisi lain, terdapat sektor tradisional, seperti pedagang kaki-lima, pengrajin, dan pedagang kecil lainnya (sektor informal)1. Sektor informal sering juga disebut ekonomi bayangan, yakni seluruh kegiatan ekonomi yang tidak terliput oleh statistik resmi pemerintah dan karenanya tidak terjangkau oleh aturan-aturan pemerintah seperti pajak serta surat ijin usaha (2).

Pada hari Jumat 25 Mei 2012, Jaringan Radio Komunitas Blitar (JRKB++) atas dukungan The Post-Institute mengadakan pertemuan di lesehan d`Dadoz jalan Cakraningrat kota Blitar. Acara tersebut dihadiri oleh 4 perwakilan radio komunitas, diantaranya Harmoni FM, Jitu FM, Java FM dan Grast FM. Sedangkan ada beberapa perwakilan radio komunitas yang tidak dapat menghadiri acara tersebut, diantaranya Nirwana FM dan Bumi FM. Kesibukan dan aktivitas para penggiat kedua radio tersebut, yang menjadi kendala ketidakhadiran pada acara kali ini.

(Sitas Desa, Somasi, Post Institute, Paguyupan Petani Aryo Blitar, GMNI, Lakpesdam NU)

“Aliansi masyarakat Blitar akan melaporkan Perhutani Blitar atas dugaan Korupsi pada alih fungsi lahan Hutan Lindung “
 
Perhutani adalah institusi yang selama ini tak pernah tersentuh oleh isu Good Governance, secara bisnis Perhutani merupakan gurita penguasa, puluhan ribu hektar tanah di pulau Jawa dan pemain utama bisnis kayu.
 
Penguasaan lahan Perhutani didasarkan pada peta Bosswosen tahun 1931 atau lebih dikenal dengan Register 31, yang sampai saat ini tidak pernah dilihat lagi penyesuaiannya dengan kondisi kebutuhan penguasaan lahan di masyarakat.
 
Kabupaten Blitar seluas 158.879 Km², Perhutani menguasai 21,56% diantaranya. Pengelolaan disinyalir melakukan tindak korupsi dalam alih fungsi hutan lindung diwilayah Kab Blitar. Saat ini sedang dan telah terjadi alih fungsi lahan Hutan Lindung antara lain:

1. Jalur Lintas Selatan
2. Jalur Kelud di Barat
3. Hutan Maliran
4. Tambang Pasir Besi di Pantai Pudak dan Jebrik, dusun Banyuurip dan pantai Pasur.
 
Alih fungsi hutan selama ini hanya menguntungkan kaum pemodal semata. Dimana lahan yang dialihkan juga milik negara, namun hutan digunakan oleh perusahaan (pemodal). Disisi lain Perhutani, bersikap antipati bahkan melawan pemerintah pusat yang mempunyai program konversi hutan untuk dibagikan kepada rakyat miskin/terdistribusi tanah pertanian untuk rakyat miskin (PPAN), bahkan selalu berlindung di balik isu lingkungan.
 
Untuk itu kami, Aliansi Masyarakat Tolak Alih Fungsi Hutan Lindung (AMPHOH), menuntut:

  1. Kejaksaan untuk menyelidiki dugaan pidana korupsi dalam alih fungsi lahan hutan lindung oleh KPH Blitar,
  2. Hentikan alih fungsi lahan untuk penambangan pasir ilegal di Desa Ngadipuro dan pesisir selatan, 
  3. Selidiki instansi yang terkait dengan pengeluaran ijin dan pemalsuan  UKL/UPL, maupun AMDAL kegiatan tersebut atas dugaan adanya kolusi dan suap.
  4. Hentikan Alih fungsi lahan hutan lindung Maliran dan ditetapkan sebagai wilayah konservasi.


Yayasan Solidaritas Masyarakat Desa                  : Jaka wandira
The Post-Institute                                                      : Mawan Mahyuddin
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia            : Anwarrudin
Lakspesdam NU Kab. Blitar                                   : M. Arif Faizin
Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi                      : Deny Syahputra
Paguyuban Petani Argo Blitar                                 : Slamet Katiran

Narasumber : Bambang Prastya
 (Alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurusan Hubungan Internasional)
Hari                 : Kamis
Tanggal          : 31 Mei 2012

Waktu             : Pukul 19.00 WIB – selesai

Tempat           : Kantor The Post-Institute, Jl. Patimura 39 Blitar, Telp 0342-807776
Fasilitas         : Paper, Snack dan Coffee

Paper dapat di unduh di agenda ini.