The Postinstitute

"Empowering People, Fighting For Justice & Democracy"

Senin, 17 Desember 2018

Berita

Senin, 23 Februari 2015 04:18

Sosialisasi Program Inklusi Sosial

Wonotirto, post-institute.org - Selasa 17/2 pukul 13.00 sampai 16.00 WIB bertempat di rumah Bapak Sukiman Desa Pasiraman kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, The Post-Institute bersama para korban pelanggaran HAM mengadakan pertemuan komunitas. Pada intinya, pertemuan ini melakukan sosialisasi pra program PNPM Peduli mengenai inklusi sosial. Program inklusi sosial sendiri mempunyai beberapa tujuan diantaranya pertama. Adanya layanan publik baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi tanpa adanya diskriminisi. Kedua.penerimaan sosial dimasyarakat dan pemerintah pada korban sebagai bagian dari komunitas dan bangsa. Ketiga. kebijakan berkenaan dengan inklusi sosial. Mengingat banyaknya pelanggaran HAM di Blitar selatan dalam peristiwa 1965, maka selaku pelaksana program PNPM peduli “Inklusi Sosial” The Post Institute memilih empat Desa sebagai daerah penerima manfaat tersebut. Adapun empat Desa tersebut adalah Desa Tambakrejo, Desa Pasiraman, Desa Lorejo dan Desa Ngrejo serta pada pertemuan ini setiap Desa diwakili lima orang perwakilan

Pembukaan pertemuan ini diawali dari sambutan Bapak Sukiman selaku tuan rumah dan korban peristiwa 1965. Pada acara inti ada dua hal yang pertama. Penjelasan program PNPM Peduli mengenai inklusi sosial dan pengenalan secara formal staf The Post-Institute yang disampaikan oleh Mawan Mahyuddin. Kedua. Pemaparan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan sesuai rencana kerja selama program berlangsung yang disampaikan oleh Deni Syahputra. Banyak hal yang memang diketahui setelah terjadinya pertemuan komunitas itu diantaranya, pertama. Mengenai layanan publik dalam hal ini kesehatan seperti BPJS, ternyata rata-rata orang dalam komunitas korban belum mempunyai BPJS. Apakah dalam hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan komunitas belum mampu mengakses layanan tersebut atau adanya diskriminasi, inilah menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Kedua. Mengenai penerimaan sosial, rata-rata komunitas korban menyampaikan sudah tidak ada batas atau pembedaan di tingkat masyarakat. Namun begitu, mereka dengan sadar bahwa pada titik tertentu stigma mengenai komunis digunakan sebagai alat menjatuhkan lawan dan kata komunis selalu diartikan negatif. Untuk itulah perlu dtingkatkannya tali silahtuhrohmi warga entah itu dalam bentuk kesenian seperti Karawitan atau yang lainnya. Ketiga. Mengenai kebijakan, banyak komunitas korban yang menyampaikan ingin ada sebuah pelurusan dan kebenaran sejarah (rif)

 

 

 

 

Selasa, 07 Oktober 2014 03:25

Petani Adalah Soko Guru Revolusi

Blitar, Post-Institute.org – Pertanian merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebutuhan akan pangan selalu menjadi permasalahan mendasar bagi setiap bangsa di dunia ini, mengingat mendasarnya akan kebutuhan pangan maka setiap negara dituntut untuk bagaimana berdaulat dalam bidang tersebut dan kebijakan yang berpihak.

Selasa, 23 April 2013 13:58

Sejarah Konflik Agraria Di Blitar

Blitar, post-institute.org – Tidak dapat dipungkiri tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini. Semakin mahalnya harga tanah, perebutan warisan berupa tanah pada setiap anggota keluarga dan peristiwa lainnya yang berkaitan dengan tanah, merupakan contoh kecil bagaimana penting serta berartinya tanah bagi kehidupan manusia ini. Untuk itulah penting rasanya penyelesaian konflik agraria di negara ini agar mampu terwujud keadilan dalam menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Mengingat penting dan mendesaknya hal tersebut diatas, maka pada hari Rabu 10 April 2013 pukul 19.00 WIB bertempat di Post-Institute diadakan Diskusi Teras untuk yang keempat kalinya dengan tema “Sejarah Konflik Agraria, Menuju Kesejahteraan Petani”. Pada diskusi kali menghadirkan pembicara Farhan Mahfuzhi dari anggota dewan Pembina Paguyuban Petani Aryo Blitar dan selaku direktur yayasan Sitas Desa Blitar serta dimoderatori oleh deny syahputra dari Post-Institute. Dalam acara tersebut  dihadiri kurang lebih sepuluh orang dari berbagai elemen, walaupun begitu diskusi dapat berjalan interaktif dan kondusif sampai akhir acara.

Pada kesempatan tersebut farhan menyampaikan bahwa persoalan agraria bukan ansih masalah tanah, tetapi konsepnya luas meliputi sumberdaya alam seperti air, tambang dan lainnya. Beliau juga menuturkan bahwa untuk kabupaten Blitar sendiri pada masa reformasi ini telah ada 13ribu HA tanah yang telah diredistribusi kepada petani, tetapi Farhan juga mengkritik kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada bagi-bagi tanah  tanpa dibarengi pemberdayaan kepada para petani. Menurutnya konflik yang selama ini terjadi disebabkan oleh kemiskinan dan ketimpangan, mengingat untuk kasus kabupaten Blitar hampir 60% tanah dkuasai oleh pihak perhutani dan perkebunan. Adapun konflik yang ditimbulkan oleh kepemilikan atau hak hanyalah variasi dari banyaknya masalah tersebut. Farhan juga mengingatkan bahwa saat ini juga ada pihak-pihak yang anti terhadap landreform. 

Pada diskusi tersebut, penanya juga menyampaikan bagaimana pihak TNI dapat menguasai tanah?. Farhan menuturkan bahwa TNI yang menguasai tanah itu aneh, menurutnya administrasinya tidak jelas dan memang didesain tidak jelas. Secara yurudispun TNI tidak boleh mempunyai usaha dan itu biasanya dilempar pada sebuah yayasan, tutur Farhan. Beliau juga menyampaikan bahwa jika ada plang papan tanda kepemilikan tanah oleh pihak TNI, itu perlu ditelusuri (rif).

 

 

 

 

Blitar, post-institute.org - Keberadaan media di Kota dan Kabupaten Blitar memiliki perkembangan yang besar. Tercatat lebih dari 15 radio yang bersifat komersil dan komunitas berdiri. Tentu para politisi mencoba menggunakan media radio sebagai penunjang kebutuhan popularitasnya.

Keberadaan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini, menjadikan media memiliki peran sebagai bagian dari civil society. Opinion Creator. Peran media tentu dapat memberikan dampak yang kuat bagi publik. Maka media memiliki amanat yang besar dalam penyampaian informasi yang benar dan objektif. Kekuatan media tersebut membuat para politisi berusaha memfaatkan untuk menunjang kepentinganya. Sebuah kisah tragis, apabila media kehilangan fungsinya.

Pemilukada Jawa Timur pada tahun 2013 dan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 sudah semakin dekat. Pertarungan politik akan segera terjadi, mulai dengan penentuan jadwal kampanye, pengajuan usulan calon legislatif, hingga ke pemilihan presiden 2014. Pelaksanaan kampanye juga sudah diatur, mulai dengan pertemuan terbatas, kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa (cetak dan elektronik) hingga ke kampanye terbuka. Saat ini partai-partai politik besar di Blitar sudah gencar mensosialisasikan nomor urut pemilihan kepada warga.

Peran media komunitas harus tetap kritis dan independen. Upaya-upaya untuk menghindarkan media komunitas dengan kepentingan politik praktis terus dilakukan. Pada, sabtu (2/3) The Post Institute memfasilitasi JRKB++ untuk melakukan pemahaman tentang peran dan fungsi media dalam menyikapi pemilukada. Jika pengelola media komunitas menayangkan kampanye politik oleh salah satu calon maka hal ini melanggar Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Selanjutnya, menurut Mawan Mahyuddin direktur Post Institute menyatakan kekuatan pers hendaknya digunakan untuk kemaslahatan rakyat yang berdaulat dan bersifat independen. Independen disini berarti media memberitakan peristiwa atau fakta sesuai realita tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi pihak lain termasuk pemilik perusahaan. Hal ini tentu sangat diharapkan pelaksanaan dalam realita bermedia. Selain itu penawaran-penawaran yang di tawarkan oleh pemilik modal/politisi yang bersifat kampanye harus dihadapi secara bijak. Pertemuan itu pula menghasilkan langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi pemilu, yakni kontribusi JRKB++ dalam mencerdaskan masyarakat untuk menghadapi pemilihan umum. Seperti pembuatan ILM (Iklan Layanan Masyarakat) yang didalamnya tentang pemimpin yang bersih, reportase live saat proses pemungutan suara, relay program jaringan, dan sebagainya.(Erwin, PKM STAIN)

Jum'at, 01 Maret 2013 10:44

Ideologi Soekarno Gagal?

Blitar, post-institute.org – Selasa 26 Februari 2013 di Post Institute diadakan diskusi teras untuk yang kesekian kali. Pada diskusi kali ini mengangkat tema Soekarno dan Ideologi, sebagai pembicara Nurani Soyomukti (penulis buku Soekarno dan Nasakom) serta dimoderatori oleh saudara Deni Syahputra. Acara tersebut dihadiri sebanyak 25 an orang dari unsur NGO, kampus lokal dan luar kota, media serta dari beberapa masyarakat.
Diskusi lebih banyak membahas ideologi Nasakom yang coba dipopulerkan oleh Soekarno. Kegagalan Soekarno dalam mengusung ideologi tersebut juga menjadi perdebatan yang cukup seru diantara para hadirin dalam diskusi. Perseteruan antara komunis dan agama menjadi kendala Soekarno dalam menyatukan kedua ideologi tersebut disampai akhir kekuasaannya. Diskusi yang dimulai jam 10.00 WIB dan berakhir jam 14.00 WIB, namun demikian perbincangan yang bersifat informal masih terjadi dalam acara tersebut (rif)

 

 

 

Rabu, 06 Februari 2013 03:42

Post Institute Putar The Act Of Killing

Blitar, post-institute.org – Pemutaran film dokumenter yang sempat tertunda karena tidak mendapat restu dari pihak kepolisian, akhirnya dapat diputar pada hari Senin malam 04 Februari 2013. Dari rencana awal memang pemutaran film dokumenter “The Act of Killing” akan diputar bersama pada hari Jumat 01 Februari 2013. Tetapi dari sekian kendala tersebut acara tetap dilaksanakan walaupun undangan hanya bersifat tertutup (mengenai berita pro dan kontra pemutaran film dapat dilihat di http://regional.kompas.com/read/2013/02/04/20274425/Polisi.Datangi.Panitia.Pemutaran.Film.The.Act.of.Killing).
 
Pemutaran dan diskusi menghadirkan dari berbagai elemen seperti NGO/LSM, organisasi mahasiswa, kampus, media dan masyarakat. Film yang mengisahkan seorang algojo peristiwa 1965 memang memakan durasi waktu 180 an menit, meskipun demikian hal tersebut tidak mengurangi antusiasme penonton sampai berakhir sesi diskusi.

Pada sesi diskusi Doddy Wisnu Pribadi (wartawan senior Kompas) sebagai pembicara dan saudara Deni Syahputra sebagai moderator. Pembahasan mencermati sisi sinematografi, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana para audien melihat isi dari film tersebut. Bagaimana sebuah perjalanan sejarah bangsa ini ada yang ditutup-tutupi, lembar hitam tersebut digambarkan dalam film “The Act of Killing”. Sebuah sejarah yang sepatutnya untuk diluruskan dan harusnya diketahui oleh bangsa ini (rif).  

Page 4 of 5