The Postinstitute

"Empowering People, Fighting For Justice & Democracy"

Kamis, 17 Oktober 2019
Senin, 23 Februari 2015 04:18

Sosialisasi Program Inklusi Sosial

Wonotirto, post-institute.org - Selasa 17/2 pukul 13.00 sampai 16.00 WIB bertempat di rumah Bapak Sukiman Desa Pasiraman kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, The Post-Institute bersama para korban pelanggaran HAM mengadakan pertemuan komunitas. Pada intinya, pertemuan ini melakukan sosialisasi pra program PNPM Peduli mengenai inklusi sosial. Program inklusi sosial sendiri mempunyai beberapa tujuan diantaranya pertama. Adanya layanan publik baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi tanpa adanya diskriminisi. Kedua.penerimaan sosial dimasyarakat dan pemerintah pada korban sebagai bagian dari komunitas dan bangsa. Ketiga. kebijakan berkenaan dengan inklusi sosial. Mengingat banyaknya pelanggaran HAM di Blitar selatan dalam peristiwa 1965, maka selaku pelaksana program PNPM peduli “Inklusi Sosial” The Post Institute memilih empat Desa sebagai daerah penerima manfaat tersebut. Adapun empat Desa tersebut adalah Desa Tambakrejo, Desa Pasiraman, Desa Lorejo dan Desa Ngrejo serta pada pertemuan ini setiap Desa diwakili lima orang perwakilan

Pembukaan pertemuan ini diawali dari sambutan Bapak Sukiman selaku tuan rumah dan korban peristiwa 1965. Pada acara inti ada dua hal yang pertama. Penjelasan program PNPM Peduli mengenai inklusi sosial dan pengenalan secara formal staf The Post-Institute yang disampaikan oleh Mawan Mahyuddin. Kedua. Pemaparan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan sesuai rencana kerja selama program berlangsung yang disampaikan oleh Deni Syahputra. Banyak hal yang memang diketahui setelah terjadinya pertemuan komunitas itu diantaranya, pertama. Mengenai layanan publik dalam hal ini kesehatan seperti BPJS, ternyata rata-rata orang dalam komunitas korban belum mempunyai BPJS. Apakah dalam hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan komunitas belum mampu mengakses layanan tersebut atau adanya diskriminasi, inilah menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Kedua. Mengenai penerimaan sosial, rata-rata komunitas korban menyampaikan sudah tidak ada batas atau pembedaan di tingkat masyarakat. Namun begitu, mereka dengan sadar bahwa pada titik tertentu stigma mengenai komunis digunakan sebagai alat menjatuhkan lawan dan kata komunis selalu diartikan negatif. Untuk itulah perlu dtingkatkannya tali silahtuhrohmi warga entah itu dalam bentuk kesenian seperti Karawitan atau yang lainnya. Ketiga. Mengenai kebijakan, banyak komunitas korban yang menyampaikan ingin ada sebuah pelurusan dan kebenaran sejarah (rif)