The Postinstitute

"Empowering People, Fighting For Justice & Democracy"

Kamis, 17 Oktober 2019
Selasa, 23 April 2013 13:58

Sejarah Konflik Agraria Di Blitar

Blitar, post-institute.org – Tidak dapat dipungkiri tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini. Semakin mahalnya harga tanah, perebutan warisan berupa tanah pada setiap anggota keluarga dan peristiwa lainnya yang berkaitan dengan tanah, merupakan contoh kecil bagaimana penting serta berartinya tanah bagi kehidupan manusia ini. Untuk itulah penting rasanya penyelesaian konflik agraria di negara ini agar mampu terwujud keadilan dalam menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Mengingat penting dan mendesaknya hal tersebut diatas, maka pada hari Rabu 10 April 2013 pukul 19.00 WIB bertempat di Post-Institute diadakan Diskusi Teras untuk yang keempat kalinya dengan tema “Sejarah Konflik Agraria, Menuju Kesejahteraan Petani”. Pada diskusi kali menghadirkan pembicara Farhan Mahfuzhi dari anggota dewan Pembina Paguyuban Petani Aryo Blitar dan selaku direktur yayasan Sitas Desa Blitar serta dimoderatori oleh deny syahputra dari Post-Institute. Dalam acara tersebut  dihadiri kurang lebih sepuluh orang dari berbagai elemen, walaupun begitu diskusi dapat berjalan interaktif dan kondusif sampai akhir acara.

Pada kesempatan tersebut farhan menyampaikan bahwa persoalan agraria bukan ansih masalah tanah, tetapi konsepnya luas meliputi sumberdaya alam seperti air, tambang dan lainnya. Beliau juga menuturkan bahwa untuk kabupaten Blitar sendiri pada masa reformasi ini telah ada 13ribu HA tanah yang telah diredistribusi kepada petani, tetapi Farhan juga mengkritik kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada bagi-bagi tanah  tanpa dibarengi pemberdayaan kepada para petani. Menurutnya konflik yang selama ini terjadi disebabkan oleh kemiskinan dan ketimpangan, mengingat untuk kasus kabupaten Blitar hampir 60% tanah dkuasai oleh pihak perhutani dan perkebunan. Adapun konflik yang ditimbulkan oleh kepemilikan atau hak hanyalah variasi dari banyaknya masalah tersebut. Farhan juga mengingatkan bahwa saat ini juga ada pihak-pihak yang anti terhadap landreform. 

Pada diskusi tersebut, penanya juga menyampaikan bagaimana pihak TNI dapat menguasai tanah?. Farhan menuturkan bahwa TNI yang menguasai tanah itu aneh, menurutnya administrasinya tidak jelas dan memang didesain tidak jelas. Secara yurudispun TNI tidak boleh mempunyai usaha dan itu biasanya dilempar pada sebuah yayasan, tutur Farhan. Beliau juga menyampaikan bahwa jika ada plang papan tanda kepemilikan tanah oleh pihak TNI, itu perlu ditelusuri (rif).