The Postinstitute

"Empowering People, Fighting For Justice & Democracy"

Kamis, 17 Oktober 2019
Jum'at, 29 Jun 2012 05:45

Lemahnya Kesadaran Rakom Dalam Memenuhi UU Penyiaran

Blitar, post-institute.org - Legalitas atau keabsahan merupakan syarat mutlak bagi sebuah organisasi maupun sesuatu hal yang lain, tak terkecuali keberadaan radio komunitas. Pengakuan atas legalitas itu sendiri, selalu berkaitan erat dengan adanya peraturan dan undang-undang No. 32 Th. 2002. Untuk itulah sebuah pengakuan legalitas sangatlah penting bagi keberlangsungan lembaga atau bentuk-bentuk organisasi, dalam hal ini adalah radio komunitas. Peraturan mengikat yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang, niscaya merupakan sesuatu hal yang harus dipatuhi dengan syarat-syarat tertentu. Radio komunitas yang selama ini selalu berhadapan dengan permasalahan tersebut, juga harus mewujudkan legalitasnya jika ingin mendapatkan pengakuan keberadaannya.

Paska sweeping yang dilakukan pihak Balmon pada pertengahan bulan Juni di Blitar kemarin, radio komunitas semakin banyak menghadapi permasalahan yang mau tidak mau harus diselesaikannya. Maka pada hari Rabu 27 Juni 2012, Jaringan Radio Komunitas Blitar (JRKB++) dengan di fasilitasi The Post Institute melakukan koordinasi dalam menyikapi permasalahan tersebut. Koordinasi tersebut dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB sampai selesai bertempat di kantor The Post Institute Blitar, dan dihadiri oleh perwakilan radio komunitas diantarannya Grast FM, Harmoni FM, Jitu FM dan Java FM. Adapun perwakilan yang tidak dapat hadir yaitu, Nirwana FM dan Bumi FM, hal ini dikarenakan adanya kesibukan personil dikedua radio tersebut.

Ada beberapa yang disampaikan dalam koordinasi tersebut diantaranya ialah, bagaimana menyikapi perijinan, posisi tawar kondisi sumberdaya manusia di tingkat radio komunitas dan konsekuensi ber-radio komunitas apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ada dalam menjalankan program yang berkaitan dengan komunitas. Menurut Mawan Mahyuddin, cara berpikir setiap radio komunitas harus diubah. Dalam artian, bahwa nalar harus sesuai dengan komunitas, yaitu bukan karena alasan keterbatasan modal maka memilih untuk ber-radio komunitas. Dari perwakilan Grast FM menyampaikan, akan terus maju dengan apapun situasi yang terjadi dan menurutnya proses perijinan yang sudah sampai EDP hari ini adalah perjuangan jerih payah dari kawan-kawan Grast FM sendiri. Dari Perwakilan Jitu FM juga menyampaikan hal yang hampir sama, walaupun proses perijinannya saat ini masih belum apa-apa. Sedangkan perwakilan dari Harmoni FM menyampaikan, akan terus berupaya untuk mengajukan proses perijinan yang selama ini memang ada beberapa kendala. Sementara itu dari perwakilan Java FM dalam koordinasi tersebut, kelihatan masih belum mengambil sikap menghadapi permasalahan ini. Pada kesempatan tersebut tampak kebimbangan dan keraguan dari Java FM sendiri, dalam hal ini apakah masih akan konsisten dijalur radio komunitas ataukah tidak. Di akhir koordinasi tersebut ada dua rekomendasi yang akan di kerjakan yaitu pertama. Setiap radio komunitas akan terus melengkapi persyaratan dalam mengajukan proses perijinan. Kedua, dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan radio komunitas seluruh Blitar raya mengenai kesepakatan dan pembagian frekuensi (rif).