The Postinstitute

"Empowering People, Fighting For Justice & Democracy"

Senin, 21 Mei 2018
Kamis, 31 Mei 2012 13:51

Kungkungan PMA otomotif Terhadap Wajah Ekonomi Nasional

Oleh Bambang Prasetya. Sebagai sebuah Negara yang dalam taraf berkembang, Indonesia memiliki berbagai macam problematika. Salah satunya problematika yang merupakan implikasi dari “kekalahan” Negara dari pemilik modal asing adalah kemacetan yang dapat dipastikan hampir setiap harinya menghiasi ruas jalan-jalan Kota besar di Indonesia. Kuantitas jalan yang tak menampung jumlah kendaraan adalah salah satu penyebab terjadinya kemacetan yang hal ini membuahkan

juga terjadinya peningkatan polusi udara di daerah perkotaan sehingga berpengaruh besar terhadap turunnya kualitas kesehatan masyarakat. Problematika kemacetan tidak hanya dapat diselesaikan dengan pembangunan jalan maupun hanya menitik beratkan pada penataan kota. Karena pada faktanya pembangunan jalan tidak lagi menjadi sebuah solusi namun pembangunan jalan hanyalah sebagai langkah generalisasi masalah layaknya iklan minuman yang menyatakan bahwasanya apapun masalah kemacetan maka pembangunan jalan solusinya.

Salah satu yang paling penting dan belum dilakukan secara serius oleh Pemerintah adalah pembatasan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Sesuai dengan data dari BPS yang menyatakan bahwasanya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada Tahun 2010 sebanyak 76 907 127 unit. Angka ini menunjukkan begitu besarnya minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan kendaraan bermotor dalam menunjang setiap aktifitasnya serta untuk menunjukkan status sosialnya karena di Indonesia kendaraan bermotor khususnya mobil adalah luxury product sehingga masyarakat Indonesia yang telah dicekoki dengan budaya gaya hidup “kaya” yang dipompa oleh agen-agen Kapitalisme pun merasa mobil adalah sebuah kebutuhan primer. Kondisi ketidak berdayaan Negara dalam face a face dengan para PMA otomotif tidak lain karena karakter rent seeking yang dimiliki oleh apparatus Negara kita. Korporasi membutuhkan proteksi negara untuk membatasi kompetisi dengan penyalur asing (foreign suppliers). Biasanya, kelompok bisnis ini berusaha mempengaruhi birokrat untuk dihasilkannya kebijakan yang dapat membatasi masuknya competitor asing ke dalam sektor bisnis domestic, misalnya entry barriers. Efek negatif dari kebijakan seperti ini akan menciptakan tumbuhnya kelompok pemburu rente (rent seeking activities) yang mencari keuntungan ekonomi tanpa melakukan aktivitas bisnis hanya karena kedekatannya dengan orang dalam (insider man). Pada era pemerintahan Soekarno, apparatus Negara yang notabene adalah orang penting di partai politik dalam konteks otomotif mendapatkan keuntungan dengan menempatkan orang dekatnya untuk mendampatkan import licency perusahaan produsen kendaraan. Hal ini dapat kita tilik dari era Perdana Menteri Syahrir yang menempatkan Hasyim Ning menjadi direktur ISC (Indonesia Service Company) yang memegang licensi dari Ford dan General Motor. Ataupun kasus yang lain adalah kelompok Cendana yang mempercayakan Soebronto Laras untuk memegang licenci dari General Motor’s serta Tommy Soeharto yang dipercayai untuk memegang kendali Mobil Nasional (Timor).

Dari satu konfigurasi kasus ini kita dapat melihat adanya hubungan saling membutuhkan antara apparatus Negara dengan para pemodal transnasional ini. Korelasi tersebut menjelaskan ; Pertama, meskipun negara bukan lagi pelaku tunggal dalam kegiatan ekonomi global, namun negara tetap memainkan peran penting dalam membuat perjanjian dan keputusan (deal) bisnis di level internasional. Sebagai contoh, perluasan kerjasama perdagangan bebas bilateral (BFTA) maupun multilateral di bawah WTO tetap diputuskan di tingkat negara meskipun sesungguhnya kesepakatan ini lebih merepresentasikan kepentingan korporasi dibandingan real economy needs di tingkat masyarakat. Kedua, dalam realitasnya, korporasi tetap memerlukan peran Negara dalam memfasilitasi dan mempermudah bertransaksi. Ini dapat dicermati dari lobi -lobi bisnis yang dilakukan korporasi terhadap birokrat (decision maker), baik di tingkat domestik ataupun forum internasional untuk dihasilkannya aturan main yang semakin kondusif bagi akses pasar. Korporasi juga membutuhkan negara untuk memfasilitasi tersedianya sarana suprastruktur dan infrastruktur yang memadai, seperti regulasi yang jelas berkaitan dengan aturan main soal investasi, perijinan usaha, perpajakan, lingkungan hidup, dan perburuhan- dan terutama terciptanya situasi ekonomi politik yang stabil untuk berinvestasi. Ketiga, hutang luar negeri yang dilakukan oleh Negara kepada institusi perbankan internasional juga turut untuk membiayai PMA yang beroperasi di Indonesia.

Apabila kita merujuk pada teori ketergantungan, Andre Gunder Frank, Negara satelit tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dengan hadirnya PMA, justru Negara satelit akan mendapatkan banyak konsekuensi negatif misalnya tidak adanya alih teknologi secara keseluruhan, Selain itu keuntungan yang besar dari PMA tidaklah berhenti di Indonesia namun lari ke Negara asal PMA tersebut sehingga bayangan besarnya nilai investasi dari adanya PMA ternyata juga tidak sesuai dengan harapan. Kualitas kebijakan Negara yang rendah dalam memproteksi rakyat juga menjadi ancaman lain. Dalam konteks pembuatan kebijakan yang mengatur sektor otomotif, tampak adanya gerakan yang seirama antara kebijakan Pemerintah dengan keinginan PMA sejak era orde baru hingga kepemimpinan SBY. Di era orde baru pada tahun 1970, ketika itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung industri otomotif di Indonesia seperti SK Menteri Perindustrian No.307/M/SK/8/76, SK Menteri Perindustrian No.231/M/SK/11/78 dan SK Menteri Perindustrian No.168/M/SK/9/79. Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan serangkaian peraturan yang dikenal dengan sebutan Program Penanggalan. Kebijakan ini menerapkan bea masuk yang tinggi terhadap kendaraan – kendaraan yang tidak menggunakan stamping parts yang diproduksi dalam negeri. Pada masa itu Pemerintah lebih memfokuskan pada kendaraan – kendaraan minibus dan komersial salah satunya dengan pemberian keringanan pajak dan memberikan pajak yang tinggi terhadap kendaraan – kendaraan seperti sedan. Motivasi Pemerintah dikala itu adalah untuk meningkatkan produkstifitas industri mobil Nasional yang notabene adalah dibawah kekuasaan Keluarga Cendana. Selain itu motifasi kebijakan ini adalah bentuk proteksi Negara terhadap PMA yang telah mapan di Indonesia. Pergerakan kebijakan Nasional yang lebih terlihat menuruti keinginan dari PMA keluar pada Tahun 1990-an Pemerintah mengganti Program Penanggalan dengan Program Insentif yang dikenal dengan Paket Kebijakan Otomotif 1993.

Produsen mobil diperbolehkan memilih sendiri komponen mana yang akan menggunakan produk lokal dan akan mendapatkan potongan bea masuk, atau bahkan dibebaskan dari bea masuk, jika berhasil mencapai tingkat kandungan lokal tertentu. Namun hal ini ternyata tetap saja merugikan Indonesia. Karena kandungan local yang dimaksud adalah produk yang dapat didapatkan dengan mudah dan murah di Indonesia sehingga dengan adanya kandungan local tersebut bukanlah Indonesia yang diuntungkan namun produsenlah yang lebih banyak mendapatkan keuntungan karena adanya pemangkasan biaya produksi serta biaya pembelian bahan baku. Sementara itu kebijakan yang diera SBY tampak jelas kelihatan takut dan ragu untuk mengatur mobilisasi PMA otomotif. SBY yang pernah memiliki gagasan untuk memberhentikan produksi dari industri otomotif yang tidak ramah lingkungan serta boros bahan bakar ternyata harus gigit jari karena para produsen otomotif di Indonesia yang menuntut agar gagasan tersebut tidaklah dijadikan kebijakan karena ketidak siapan teknologi dari kelompok pemodal otomotif.

Tidaklah muluk apabila ada banyak argument yang menyatakan bahwasanya kehadiran PMA justru memberikan efek negatif dikala diplomasi Negara tamu tidaklah dapat membuat PMA dapat memberikan alih teknologi secara keseluruhan. Negara satelit hanyalah menjadi Negara hanya akan diatur oleh kebijakan yang diatur oleh tink tank dari PMA misalnya WTO, AFTA serta institusi perdagangan internasional yang lain. Selain itu, kehadiran PMA yang merelokasi produksinya ke Negara berkembang hanyalah bersifat opportunity activity sehingga hal ini tentu saja berimplikasi pada stagnasi mutu pendidikan karena tidak adanya dorongan alih teknologi pengembangan produk dari PMA yang akhirnya hal ini berujung pada peningkatan kuantitas masyarakat miskin di Indonesia. Hal ini senada dengan teori keterbelakangan milik Andre Gunder Frank. Indonesia tengah maraknya para investor otomotif yang beroperasi di Indonesia hanya akan membuahkan keterbelakangan serta ketidak berdayaan untuk dapat menciptakan industri yang mengedepankan kemaslahatan karena bangunan ekonomi yang dibawa oleh PMA adalah bangunan ekonomi kapitalis yang bersifat menghisap kekayaan alam serta memperdayai sumber daya manusia Indonesia serta Negara-Negara berkembang.

*Disampaikan dalam acara “Diskusi Teras” Blitar 31 Mei 2012.

**Penulis adalah Alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurusan Hubungan Internasional.